Ringkasan: Konflik manusia–satwa liar di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) belum reda di 2026. Antara Februari 2024 dan Agustus 2025, tujuh warga tewas diterkam harimau sumatera di Lampung Barat. Perambahan liar, penyempitan habitat, dan berkurangnya satwa mangsa menjadi akar masalah — sementara BBTNBBS mulai menerapkan sistem peringatan dini berbasis GPS Collar dan kamera jebak.
Apa yang Terjadi di TNBBS pada 2026?
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang seluas 355.511 hektar di Lampung dan Bengkulu. Kawasan ini menjadi rumah bagi tiga spesies kritis: harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), dan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Ketiganya berstatus Critically Endangered menurut IUCN.
Di permukaan, TNBBS terlihat seperti kawasan konservasi yang terlindungi. Di dalamnya, konflik berlangsung tanpa henti.
Kepala Balai Besar TNBBS Hifzon Zawahiri mengonfirmasi kepada media pada Agustus 2025: selama periode Februari 2024 hingga Agustus 2025 saja, tujuh warga tewas akibat serangan harimau sumatera di wilayah Lampung Barat. Dua orang lain mengalami luka serius. Rata-rata insiden harimau tercatat 22 kejadian per tahun, tersebar di 14 desa sekitar TNBBS, dengan kerugian ternak mencapai 192 ekor per tahun (Lampost.co, Agustus 2025).
Angka ini bukan anomali. Ini adalah pola.
Mengapa Konflik Ini Terus Berulang?
1. Perambahan Liar Menyempitkan Habitat
Sejak era reformasi 1998 hingga 2009, perambahan kawasan TNBBS meningkat pesat. Menurut data TFCA-Sumatera, kawasan yang dirambah mencapai sekitar 60.000 hektar dari total 360.000 hektar luas taman nasional.
Khusus di wilayah Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS), data Balai Besar TNBBS mencatat luas kawasan TNBBS di dua kecamatan itu mencapai 34.691 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.120 hektar sudah ditanami masyarakat (Tipikor Investigasi, Maret 2025).
Lahan itu kini menjadi kebun kopi dan perladangan. Satwa liar kehilangan ruang jelajah. Harimau yang terdesak akan keluar mencari mangsa — dan berhadapan dengan manusia.
2. Populasi Harimau Padat, Mangsa Berkurang
Di wilayah Tambling, TNBBS, kepadatan harimau sumatera tercatat mencapai 10–11 ekor per 36.000 km². Kapasitas ideal kawasan hanya 3–4 ekor (Lampost.co, Agustus 2025).
Kepadatan tinggi bukan masalah selama mangsa alami tersedia. Masalah muncul saat populasi rusa, babi hutan, dan satwa mangsa lain turun akibat perburuan liar. Harimau lapar = harimau yang mencari mangsa alternatif, termasuk ternak dan manusia.
Forum HarimauKita memperkirakan populasi harimau sumatera secara nasional sekitar 400 individu pada 2024, tersebar di 23 lanskap habitat. TNBBS masuk kategori lanskap sedang dengan daya dukung kurang dari 70 individu (Kompas.com, Maret 2024).
3. Fragmentasi Habitat dan Jalan Lintas Kawasan
Pembangunan jalan yang menembus kawasan TNBBS memperparah fragmentasi habitat. Menurut TFCA-Sumatera, kondisi ini membuka akses perambahan baru, meningkatkan perburuan liar, dan mempersempit wilayah jelajah satwa.
4. Kebijakan Geothermal yang Kontraproduktif
Tantangan terbaru muncul dari rencana pemerintah RI yang mengajukan modifikasi batas TNBBS ke UNESCO. Wilayah Suoh dan Sekincau — zona konflik aktif — diusulkan dikeluarkan dari kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) karena ada potensi panas bumi (geothermal). Selain itu, 121 sertifikat tanah dilaporkan telah diterbitkan di dalam kawasan konservasi (Green Network Asia, November 2025).
Jika batas TNBBS dipersempit, habitat yang tersisa semakin berkurang. Konflik diprediksi meningkat.
7 Terobosan Mitigasi yang Diterapkan TNBBS
Berikut langkah-langkah konkret yang sedang atau sudah dijalankan Balai Besar TNBBS dan mitra, berdasarkan data publik terverifikasi:
| # | Terobosan | Status | Pelaksana | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS Collar pada gajah — sistem peringatan dini (early warning system) | Aktif | BBTNBBS, WCS-Indonesia | KLHK, 2022 |
| 2 | Elephant Response Unit (ERU) — tim respons cepat gajah | Aktif | BBTNBBS, YABI, WCS | TFCA-Sumatera |
| 3 | Kamera jebak (camera trap) — identifikasi individu harimau real-time | Aktif | BBTNBBS | Liputan6, Mei 2025 |
| 4 | Kandang jebak (trap cage) di luar kawasan konservasi | Implementasi | Satgas + warga | Lampost.co, Agustus 2025 |
| 5 | Satgas Penanggulangan Konflik Satwa (SK Gubernur Lampung + Bupati) | Aktif | Pemerintah daerah + BBTNBBS | BBTNBBS |
| 6 | Blokade dan penggiringan gajah kembali ke TNBBS | Terbukti berhasil | Tim gabungan lintas instansi | Prioritas TV, Jan 2025 |
| 7 | Hutan Kemasyarakatan (HKM) — skema kerja sama petani-pemerintah | Diusulkan/Pilot | DPRD Lampung Barat, Kemenhut | Pantau Media, Maret 2025 |
Studi Kasus: Mitigasi Gajah di Tanggamus, Januari 2025
Ini satu contoh operasional yang terdokumentasi.
Pada 30 Desember 2024, tim gabungan mulai bergerak setelah insiden kematian warga akibat serangan gajah di Kawasan Hutan Lindung Register 39, Kota Agung Utara, Lampung. Kawanan gajah “Bunga” berjumlah 18 ekor.
Selama lebih dari seminggu, tim yang melibatkan BBTNBBS, BKSDA, UPTD KPH, TNI, Polri, WCS, YABI, dan satgas masyarakat bekerja bersama. Strategi: blokade jalur, evakuasi ibu-ibu dan anak-anak dari zona konflik, dan penggiringan kawanan ke dalam TNBBS.
Pada 7 Januari 2025, seluruh 18 ekor gajah berhasil masuk kembali ke kawasan TNBBS. Pergerakan mereka dipantau melalui GPS Collar secara berkelanjutan (Prioritas TV, Januari 2025).
Keberhasilan ini menunjukkan: mitigasi lintas-instansi yang terkoordinasi bisa bekerja. Masalahnya, kapasitas ini belum tersedia di semua titik konflik secara konsisten.
Regulasi yang Berlaku: Apa yang Harus Diketahui Masyarakat?
| Regulasi | Isi Pokok | Relevansi |
|---|---|---|
| UU No. 5 Tahun 1990 | Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem | Dasar hukum perlindungan harimau, gajah, badak |
| Permen LHK No. 106/2018 | Daftar satwa dilindungi, termasuk Gajah Sumatera (status CR) | Larangan membunuh atau menangkap satwa dilindungi |
| Perpres No. 5 Tahun 2025 | Penertiban kawasan hutan | Ditujukan ke korporasi besar; berdampak ke petani kecil TNBBS menurut DPRD Lampung Barat |
| SK UNESCO TRHS | TNBBS sebagai warisan dunia | Modifikasi batas diajukan pemerintah RI, masih proses |
Catatan: Perpres No. 5 Tahun 2025 lebih banyak menarget perusahaan besar. DPRD Lampung Barat menyoroti bahwa mayoritas penggarap di kawasan TNBBS adalah petani kecil subsistem, bukan korporasi (Pantau Media, Maret 2025).
Dampak Terhadap Masyarakat Indonesia
Konflik ini bukan sekadar isu konservasi. Ada dimensi sosial-ekonomi yang nyata:
- Petani kehilangan hasil panen. Gajah yang masuk kebun merusak tanaman dalam semalam. Kerugian material bisa mencapai jutaan rupiah per insiden.
- Nyawa melayang. Tujuh korban jiwa dalam 18 bulan di satu kawasan bukan angka kecil.
- Aktivitas ekonomi terganggu. Selama operasi mitigasi, warga diimbau tidak ke kebun. Penghasilan terhenti.
- Ketidakpastian kebijakan. Rencana geothermal dan delineasi batas TNBBS menciptakan ketidakjelasan status lahan bagi puluhan ribu petani.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Maret 2025: masyarakat di kawasan TNBBS bukan mencari kekayaan — mereka bertahan hidup. Solusi harus humanis, tidak boleh memicu konflik baru antara warga dan pemerintah (ANTARA, Maret 2025).
Apa yang Bisa Dilakukan ke Depan?
Para ahli dan pemangku kepentingan menyebut beberapa langkah yang perlu diprioritaskan:
- Perbanyak GPS Collar dan perbaiki infrastruktur satelit. Dua unit GPS Collar kelompok gajah “Bunga-Lestari” sempat tidak berfungsi karena gangguan jaringan satelit ORBCOMM sejak April 2023. Penggantian dari produsen Africa Wildlife Tracking (AWT) dilakukan Desember 2023 (BBTNBBS). Keandalan alat ini kritis.
- Bangun koridor satwa. Penelitian Figel dkk. (2025) di Ekosistem Leuser mengidentifikasi 12 koridor harimau prioritas. Pendekatan serupa perlu diterapkan di lanskap TNBBS untuk menghubungkan habitat yang terfragmentasi.
- Perkuat Hutan Kemasyarakatan (HKM). Skema HKM memungkinkan petani menggarap lahan dalam hutan lindung secara legal, dengan kewajiban menjaga ekosistem. Ini alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding perambahan liar.
- Hentikan rencana delineasi batas TNBBS untuk geothermal. Mempersempit kawasan konservasi = memperbesar tekanan satwa ke pemukiman.
- Perkuat penegakan hukum perburuan liar. Berkurangnya satwa mangsa akibat perburuan liar adalah pemicu langsung harimau menyerang manusia. Patroli intensif kawasan bukan opsi — ini keharusan.
Baca Juga Orangutan Terancam Punah: Penghuni Hutan Tropis Kehilangan Rumahnya!
FAQ
Apa satwa yang paling sering berkonflik dengan manusia di TNBBS?
Tiga satwa utama adalah harimau sumatera, gajah sumatera, dan badak sumatera. Yang paling sering dan fatal adalah harimau — dengan rata-rata 22 insiden per tahun di 14 desa sekitar TNBBS (Lampost.co, Agustus 2025).
Mengapa harimau keluar dari hutan dan menyerang manusia?
Dua penyebab utama: (1) habitat yang menyempit akibat perambahan sehingga wilayah jelajah harimau terpaksa bersinggungan dengan pemukiman; (2) berkurangnya satwa mangsa alami akibat perburuan liar, mendorong harimau mencari alternatif termasuk ternak dan manusia.
Apa itu GPS Collar dan bagaimana fungsinya dalam mitigasi konflik?
GPS Collar adalah kalung pelacak yang dipasang pada satwa liar — khususnya gajah di TNBBS. Sinyal dikirim per jam ke aplikasi web, memberikan informasi lokasi satwa secara real-time. Tim lapangan bisa mengantisipasi pergerakan kawanan sebelum masuk ke pemukiman atau kebun warga (early warning system).
Apakah ada regulasi baru yang berdampak pada konflik satwa di TNBBS?
Ya. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menjadi regulasi terbaru. Meski ditujukan ke korporasi besar, penerapannya di Lampung Barat — yang mayoritas penggarapnya adalah petani kecil — masih memerlukan klarifikasi dari Kementerian Kehutanan (Pantau Media, Maret 2025).
Apakah membunuh harimau yang menyerang warga dibolehkan hukum?
Tidak. Harimau sumatera adalah satwa dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan Permen LHK No. 106/2018, dengan status Critically Endangered menurut IUCN. Penanganan wajib dilakukan melalui jalur resmi: melapor ke BBTNBBS, BKSDA, atau aparat, yang kemudian mengaktifkan satgas penanganan konflik.
Baca Juga
Sumber & Referensi
- Lampost.co, Agustus 2025: Data populasi harimau dan insiden 2024–2025 di TNBBS
- Liputan6.com, Mei 2025: Catatan lima korban jiwa serangan harimau TNBBS 2024–2025
- Green Network Asia, November 2025: Akar masalah konflik harimau dan rencana geothermal TNBBS
- Prioritas TV, Januari 2025: Mitigasi kawanan gajah di Tanggamus berhasil masuk TNBBS
- ANTARA Lampung, Maret 2025: Rapat koordinasi Bupati Lampung Barat soal konflik TNBBS
- Pantau Media, Maret 2025: Koordinasi Forkopimda dan usul HKM untuk TNBBS
- BBTNBBS / Kementerian LHK: Data GPS Collar kelompok gajah Lestari dan Bunga-Lestari
- TFCA-Sumatera: Data perambahan dan profil ekosistem TNBBS
- Mongabay.co.id, Desember 2025: Harimau sumatera dan koridor habitat
- Forum HarimauKita / Kompas.com, Maret 2024: Populasi dan daya dukung lanskap TNBBS
- Mongabay.co.id, Februari 2025: Analisis Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan